KEBIJAKAN REDENOMINASI

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan redenominasi Rupiah dapat menimbukan efek positif dan negatif. Meski bukan suatu kebijakan yang populer untuk saat ini, redenominasi Rupiah diyakini bermanfaat bagi generasi di masa mendatang. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi Telisa Aulia Falianty, dalam diskusi yang diadakan Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, Kamis (11/4).  

Telisa mengatakan, redenominasi bukanlah kebijakan yang sederhana seperti membuang angka nol dari mata uang Rupiah. Menurutnya, redenominasi merupakan kebijakan yang cukup complicated sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam. Redenominasi juga akan berdampak pada biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah maupun stake holder yang lain. 

Dia mencontohkan, jika kebijakan ini diterapkan maka pemerintah harus menyiapkan biaya untuk mencetak uang baru dan melakukan sosialisasi. Belum lagi dalam sektor perbankan yang harus menyesuaikan IT-nya karena nominal yang berubah dari mata uang Rupiah.

“Memang banyak pihak yang harus menanggung biaya redenominasi ini, namun kan akan banyak pula keuntungan yang didapat dari kebijakan redenominasi ini,” kata Telisa.

Sekadar pengetahuan, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Sedangkan sanering merupakan  pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Menurut Telisa, redenominasi akan memberikan dampak positif dan negatif. Kebijakan ini bisa menyelematkan generasi di masa yang akan datang. Namun, redenominasi bisa mengorbankan generasi saat ini. “Generasi yang akan datang tidak akan terkena dampak dari nilai nominal rupiah yang membengkak,” ujarnya.

Dampak positif lain dari redenominasi adalah Indonesia bisa lebih dipandang di mata dunia. Sebab, saat ini kredibilitas mata uang Indonesia masih dianggap rendah, sehingga perlu diambil kebijakan tersebut. Meski mendukung rencana redenomiasi, Telisa menyarankan Bank Indonesia dan pemerintah bekerja keras untuk mempersiapkan kebijakan itu.

Selain itu, Kementerian Keuangan dan masyarakat harus berperan aktif memantau kebijakan ini. “Kebijakan redenominasi ini merupakan internasional image yang ingin ditonjolkan oleh pemerintah,” kata Telisa.

Ahli Kebijakan Publik FHUI Bono Budi Priambodo memiliki pendapat lain. Menurutnya, redenominasi Rupiah tidak perlu dilakukan. Dia menilai tidak ada alasan yang fundamental dan mendesak untuk melakukan kebijakan tersebut. Pemerintah, katanya, seolah ingin mempertahankan image di dunia internasional, di mana jika redenominasi berhasil dilakukan maka pemerintah akan dianggap berhasil melakukan restrukturisasi perekonomian.

Dia mengatakan, banyak masalah yang lebih mikro akibat kebijakan yang satu ini, namun tidak dilihat oleh pemerintah. “Kebijakan ini hanya merupakan urusan citra pemerintah yang memang mempedulikan pencitraan,” ujarnya di acara yang sama.

Menurut Bono, kebijakan redenominasi memberikan sinyal untuk menambah masalah baru di tengah masyarakat. Salah satu masalah yang akan timbul adalah dampak psikologis yang akan dirasakan masyarakat. Misalnya, harga-harga kebutuhan pokok yang tidak disadari justru akan naik secara perlahan.

“Kita ambil contoh sekarang yang biasanya harga makanan di rumah makan Rp10ribu, jika ada redenominasi maka akan menjadi Rp10. Tentu bagi masyarakat kelas bawah terjadi perubahan psikologis ketika pedagang menaikan harga menjadi Rp15. Padahal harga Rp15 tersebut jika dikonversikan sekarang setara dengan Rp15ribu,” jelas Bono.

Dia melanjutkan, jika kebijakan redenominasi ini jadi dilakukan maka disadari atau tidak akan terjadi inflasi yang merayap. Pemerintah, kata Bono, tidak memihak kepada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah bila kebijakan ini dijalankan. Dia pun meminta pemerintah tidak melihat redenominasi hanya dari aspek makro.

“Dari aspek mikro juga harus diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.

Meski demikian, Bono menilai kebijakan redenominasi bisaberhasil jika pemerintah mampu mendisiplinkan pasar. Menurutnya, pemerintah harus kuat untuk melakukan dan mengendalikan harga pasar. Tapi untuk saat ini, ia tidak melihat pemerintah bisa melakukan hal tersebut, sehingga akan sulit menerapkan redenominasi.

“Lah wong pemerintahnya aja takmampu mengendalikan harga bawang, beras yang kian melambung.Jadi bagaimana mungkin pemerintah bisa mendisiplinkan pasar,” sindir Bono.